DJI Menggugat Departemen Pertahanan AS
DJI, produsen drone terkemuka dunia, telah mengajukan gugatan terhadap Departemen Pertahanan AS (DoD) terkait penetapan mereka sebagai "Perusahaan Militer China" oleh Pentagon. Dalam dokumen gugatan yang dibagikan oleh The Verge, DJI menegaskan bahwa perusahaan tersebut tidak dimiliki atau dikendalikan oleh militer China. DJI juga menggambarkan dirinya sebagai penjual drone terbesar di dunia untuk konsumen dan bisnis, yang banyak digunakan oleh pemadam kebakaran, polisi, serta pebisnis dan penggemar drone.
Dampak Penetapan Pentagon
DJI mengklaim bahwa penetapan tersebut telah menyebabkan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan. Sejak dinyatakan sebagai ancaman keamanan nasional, DJI mengungkapkan bahwa mereka kehilangan pelanggan di AS dan internasional, termasuk kontrak yang dibatalkan dan penolakan kontrak baru. Selain itu, DJI kini dilarang menandatangani kontrak dengan beberapa lembaga pemerintah federal.
Upaya DJI untuk Berkomunikasi dengan Departemen Pertahanan
DJI menjelaskan bahwa mereka telah berusaha berkomunikasi dengan Departemen Pertahanan selama lebih dari 16 bulan. Pada 27 Juli 2023, DJI mengajukan petisi penghapusan komprehensif untuk mencoba menghapus penetapan tersebut. Namun, menurut DJI, DoD menolak memberikan tanggapan yang memadai dan tidak menjelaskan alasan di balik penetapan mereka dalam daftar tersebut.
Pada 31 Januari 2024, DJI melaporkan bahwa Departemen Pertahanan menetapkan ulang status mereka tanpa pemberitahuan. Hanya setelah DJI memberi tahu bahwa mereka akan mencari upaya hukum, Departemen Pertahanan akhirnya mengungkapkan alasan penuh di balik penetapan tersebut.
Tuduhan DJI Terhadap DoD
Dalam gugatan tersebut, DJI menuduh bahwa alasan yang diberikan oleh Departemen Pertahanan tidak cukup untuk mendukung penetapan mereka. Mereka juga menuduh bahwa DoD telah membingungkan individu dengan nama China yang umum serta bergantung pada fakta usang dan hubungan yang lemah.
DJI meminta pengadilan untuk menyatakan tindakan Departemen Pertahanan sebagai tidak konstitusional. Mereka menuduh bahwa penetapan tersebut melanggar hak-hak hukum DJI dan proses hukum yang layak.
DJI dalam Sorotan Pemerintah AS
DJI telah lama menjadi sorotan beberapa lembaga pemerintah AS. Pada tahun 2020, Departemen Perdagangan AS menambahkan DJI ke daftar entitas yang melarang perusahaan AS memasok komponen tanpa lisensi. Pada 2021, DJI dimasukkan dalam daftar perusahaan kompleks industri-militer China oleh Departemen Keuangan AS, karena dugaan keterlibatan dalam pengawasan terhadap Muslim Uighur di China.
Baru-baru ini, DJI juga mengkonfirmasi bahwa drone konsumen terbaru mereka ditahan di perbatasan AS oleh Bea Cukai AS, yang merujuk pada Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur. DJI membantah memiliki fasilitas manufaktur di Xinjiang, wilayah yang terkait dengan kerja paksa Uighur.
Kesimpulan
Gugatan DJI ini menambah ketegangan yang telah lama terjadi antara perusahaan teknologi asal China dan pemerintah AS. Jika DJI berhasil dalam gugatan ini, hal ini dapat mengubah dinamika hubungan perdagangan teknologi antara kedua negara dan memberikan dampak besar bagi perusahaan-perusahaan teknologi China lainnya yang menghadapi tantangan serupa di Amerika Serikat.
Sumber utama: Engadget
Tidak ada komentar:
Posting Komentar